Dinkes Bantul Perkuat Peran Posyandu Siklus Hidup, Kader Gilangharjo Didorong Tingkatkan Kompetensi

GILANGHARJO – Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat hingga tingkat kalurahan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan peran Posyandu sebagai salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan berbasis masyarakat sekaligus wadah Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) yang menjangkau seluruh siklus hidup masyarakat.

Penguatan tersebut menjadi bagian dari kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang digelar di Aula Gilangharjo pada Sabtu (26/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman dan koordinasi antara tenaga kesehatan, kader Posyandu, serta pemerintah kalurahan dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat paling dekat dengan warga.

Penguatan Posyandu dalam kerangka ILP merupakan bagian dari penyesuaian pelayanan kesehatan masyarakat terhadap sejumlah regulasi. Pelaksanaannya mengacu antara lain pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, serta Keputusan Bupati Bantul Nomor 209 Tahun 2025 tentang Tim Pembina Posyandu Masa Bakti 2025–2029.

Dalam konsep Posyandu siklus hidup, pelayanan tidak lagi hanya berorientasi pada ibu dan balita. Posyandu dikembangkan untuk menjangkau seluruh kelompok usia, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak dan remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Pendekatan tersebut memungkinkan pelayanan promotif dan preventif dilakukan secara lebih luas dan terintegrasi di tengah masyarakat.

Pelayanan yang diberikan mencakup penyuluhan kesehatan, pemantauan tumbuh kembang dan status gizi, imunisasi, serta deteksi dini berbagai faktor risiko penyakit. Skrining kesehatan juga diarahkan untuk mendeteksi risiko hipertensi, diabetes mellitus, tuberkulosis, hingga gangguan kesehatan jiwa. Dengan demikian, keberadaan Posyandu diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelayanan rutin, tetapi juga menjadi sarana deteksi awal terhadap berbagai persoalan kesehatan masyarakat.

Peran kader menjadi semakin penting karena pelayanan kesehatan tidak berhenti pada kegiatan Posyandu saat hari buka. Kader juga didorong melakukan kunjungan rumah secara berkala untuk memastikan setiap keluarga memperoleh akses pelayanan kesehatan. Melalui kunjungan tersebut, kader dapat membantu mengidentifikasi warga yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara lengkap maupun warga yang membutuhkan pendampingan agar lebih patuh dalam menjalani pengobatan.

Penguatan Posyandu tersebut juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di tingkat kalurahan. Dengan keterlibatan aktif kader dan dukungan pemerintah kalurahan, berbagai sasaran pelayanan kesehatan diharapkan dapat terdata dan terjangkau secara lebih menyeluruh.

Dari sisi capaian, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mencatat bahwa pada 2025 terdapat 1.035 Posyandu dari total 1.143 Posyandu yang telah aktif menjalankan konsep Posyandu siklus hidup. Angka tersebut mencapai 90,55 persen dan telah melampaui target nasional sebesar 75 persen.

Selain penguatan kelembagaan Posyandu, peningkatan kapasitas kader juga menjadi perhatian. Dari total 9.116 kader di Kabupaten Bantul, sebanyak 992 kader atau sekitar 21,37 persen telah berada pada strata Madya, sementara 957 kader atau 10,50 persen berada pada strata Utama. Pada 2026, Dinas Kesehatan menargetkan sedikitnya 20 persen kader memenuhi kualifikasi strata Madya melalui proses penilaian dan peningkatan keterampilan dasar kader.

Sebagai bagian dari pembinaan sekaligus bentuk apresiasi terhadap kader, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul pada 2026 juga melaksanakan Penilaian Keterampilan Kader. Kegiatan tersebut diikuti oleh 689 kader dan melibatkan 30 tim penilai. Setelah mengikuti proses penilaian, kader yang memenuhi kualifikasi mendapatkan sertifikat keterampilan sebagai bentuk pengakuan atas kapasitas yang telah dicapai.

Meski demikian, pelaksanaan Posyandu siklus hidup masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah mengaktifkan Posyandu yang menyasar kelompok remaja. Kelompok usia tersebut memiliki karakteristik dan kebutuhan pelayanan yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih sesuai agar keterlibatan mereka dalam kegiatan Posyandu dapat meningkat.

Karena itu, Dinas Kesehatan Bantul mendorong pemerintah kalurahan untuk mengambil peran lebih aktif dalam menjaga keberlangsungan Posyandu di wilayah masing-masing. Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan membantu memobilisasi masyarakat agar hadir dan mengikuti skrining kesehatan, menginisiasi serta menjaga keberlangsungan Posyandu siklus hidup, sekaligus memastikan kelembagaan kader memiliki dasar yang jelas.

Pemerintah kalurahan juga didorong memastikan sedikitnya lima orang kader kesehatan tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Tim Pembina Posyandu Kalurahan. Keberadaan kader dalam struktur tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus memastikan kegiatan Posyandu memiliki dukungan kelembagaan yang berkelanjutan.

Dukungan pemerintah kalurahan juga diperlukan dalam aspek pembiayaan dan fasilitas. Dukungan anggaran dapat diarahkan untuk menunjang pelaksanaan kunjungan rumah maupun Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan dukungan tersebut, pelayanan kesehatan masyarakat diharapkan tidak hanya berlangsung pada saat kegiatan Posyandu, tetapi dapat menjangkau keluarga yang membutuhkan secara langsung.

Penguatan Posyandu pada akhirnya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Tenaga kesehatan, kader, pemerintah kalurahan, serta masyarakat memiliki peran yang saling berkaitan dalam memastikan pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh kelompok usia. Dengan dukungan regulasi, pembiayaan melalui APBD, APBKal, maupun sumber pendanaan lain yang sah, serta peningkatan kapasitas kader secara berkelanjutan, pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di Kabupaten Bantul diharapkan semakin merata dan mampu menjawab kebutuhan kesehatan warga dari berbagai kelompok usia.